SALINAN - dinasdamkar.sukabumikab.go.id
Informasi Setiap Saat / Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri No 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ... SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Rancangan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan PB. Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar ... Jun 27, 2019 · Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dasar Hukum Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;. 7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk. Badan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah berpotensi bencana provinsi; dan. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana. Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi yang sudah beberapa kali
Capaian SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran – BPBD … Jan 21, 2014 · UPT Pemadam Kebakaran, BPBD Kabupaten Sleman mengemban jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). PERMENDAGRI NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG SPM SUB … Jan 26, 2019 · Pada Pasal 6 PERMENDAGRI Nomor 101 Tahun 2018 Tentang SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. Pada saat Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 ini berlaku, Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil … STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 2 TAHUN 2018 - …
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran (PDF) Permendagri No. 101/2018 tentang Standar Teknis ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota SALINAN - Gadjah Mada University SPM Kesehatan Pasal 6 (1) SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas: a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b.
SPM Kesehatan Pasal 6 (1) SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas: a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b.
